Sekilas Tentang Pemerintah Indonesia (2)

Disini aku ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, kepada kalian semua, teman2 semua, dan khususnya untuk pemerintah yg sedang membaca thread ini.

Aku bekerja di salah satu Instansi Pemerintah, tepatnya di salah satu Kantor Desa di Indonesia yang tidak perlu aku sebutin nama, tempat, dan letaknya. Anggap saja ini anonim.

Aku sudah bekerja di sana setidaknya dua tahun lebih hingga sekarang, yang entah kapan aku 'minggat' dari tempat itu. Lingkungan kerja yang nyaman dan aparatur pemerintahan disana yang bisa diajak kerja sama. Tidak ada masalah dengan semua pegawai. Yah, meskipun gajinya kecil, tapi ada banyak hal yang membuatku senang dan betah kerja disana. Salah satu alasannya adalah cuci mata dengan melihat dan berbicara sama cewek2 cakep yang kebetulan mengurus persyaratan administrasi disana. Hehehe...

Akhir-akhir ini aku mulai merasa
ada sesuatu yg tidak mengenakkan disana. Bukan dari faktor internal yang berasal dari lingkungan ataupun orang2 yang bekerja disana. Tidak pula terhadap warga yang berurusan denganku yang hingga sekarang masih kuperjuangkan dengan keramahan.

Alasannya adalah dari faktor eksternal. Yaitu kinerja pemerintah Indonesia yang tidak menganggap bahwa kami yang bekerja ditempat ini 'ada'. Aku dan yang lainnya merasa kami bekerja seperti buruh kuli. Kami bekerja keras semuanya disana, mendata penduduk, mengorganisir tata ruang dan bangun di wilayah tempat kami tinggal, dan lain sebagainya. Tapi apa yang pemerintah berikan kepada kami? Kewajiban yg kami emban tidak setara dengan hak kesejahteraan yang kami peroleh. Bahkan gaji tukang bangunan saja lebih tinggi dua kali lipat daripada gaji yang pemerintah berikan kepada kami.

Sebagai contoh, kebetulan aku disana menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, yang tugasnya untuk mendata penduduk. Bahkan, untuk Kasi yang lain, Kasi Kemasyarakatan dan Kasi Ekonomi Pembangunan juga aku yang merekap semua datanya. Di jam kerja, tepatnya di jam pelayanan masyarakat, kalau pelayanan dari warga sedang ramai, aku saja tidak sempat untuk merekap semua data itu. Ujung-ujungnya, diluar jam kerja terpaksa aku harus merekapnya, entah itu masih dikantor ataupun dirumah. Semestinya kalau memasukkan data-data itu diluar jam kantor, pemerintah memberikan 'uang lembur', tetapi apa yang kudapat? Tidak ada.
Belum lagi untuk urusan yang lain, yaitu Laporan Penduduk yang harus kami berikan kepada Kantor Kecamatan setiap bulannya, belum lagi Penyusunan Profil Desa yang harus kukerjakan setiap tahunnya, belum lagi Anggaran Dana Desa (ADD) yang harus kukerjakan dengan cepat di awal bulan bersamaan dengan Profil Desa, dan belum lagi Rancangan Anggaran Pemerintah Belanja Negara dan Daerah (RAPBN dan RAPBD) yang harus kukerjakan semuanya.

Singkat cerita, gaji yang kuterima, mulai tahun ini HANYA Rp. 980.000,- per bulan. Itupun TIDAK ADAnya uang lembur, uang jaminan kesehatan dan kematian, dan lain-lain. Itu semua untuk jabatanku dan Kasi yang lain selama sebulan. Bayangkan, aku aja sebagai Kasi disitu mendapat gaji+tunjangan segitu, apalagi para Kepala2 Kampung/Dusun, apalagi Ketua RW, daaaan apalagi Ketua RT? Bisa bayangin kan betapa menyedihkannya kita ini yang sebagai Pondasi Dasar terbentuknya suatu Negara tapi benar2 begitu diacuhkan oleh Pemerintah?

Kalau kita boleh menerapkan kata 'seandainya' disini, bagaimana jadinya pemerintah Indonesia kalau tiap2 daerah tidak ada yang namanya Kantor Desa untuk di kampung2 ataupun Kantor Kelurahan di kota2. Yang pasti pemerintah tidak akan pernah tahu berapa jumlah penduduk di Indonesia. Mereka tidak akan tau berapa persen rakyat miskin di Indonesia. Mereka tidak akan tahu berapa banyak penduduk yang menjadi pengangguran di Indonesia. Mereka tidak akan tahu potensi2 yang ada di Indonesia. Mereka tidak akan tahu apa2.
Lalu, kalau semua data itu sudah terkumpul, data itu otomatis kita kirim ke Kantor Kecamatan setempat untuk direkapitulasi tiap-tiap desa. Dari Kantor Kecamatan akan dikirim ke Kantor DUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) untuk merekapitulasi data2 yang masuk tiap2 kecamatan yang terdiri dari puluhan bahkan ratusan desa yang ada. Nantinya data yang dikirim dari Kantor DUKCAPIL Kabupaten akan dikirim ke tingkat Kotamadya untuk merekapitulasi data yang ada tiap2 Kabupaten di satu Provinsi. Nah, endingnya, data dari Kotamadya akan dikirim langsung ke Kantor Pusat untuk direkapitulasi data tiap2 Provinsi. Barulah dari data tsb didapat hasil akhirnya.
Menurutku, kerja mereka, yg dimulai dari Kecamatan hingga ke tingkat Pusat itu hanyalah merekap data saja, sementara kami disini, yang paling bekerja keras demi tercapainya Indonesia yang lebih baik lagi kedepannya.

Aku berharap, semoga untuk kedepannya, Pemerintah lebih memperhatikan kami yang bekerja keras banting tulang disini. Kita bekerja di Kantor Desa bukanlah berstatus Pegawai Negeri layaknya Kantor Kelurahan yang wajib menjadi Pegawai Negeri.
Untukmu Pemerintah, Janganlah memikirkan gaji PNS yang akan naik terus. Janganlah memikirkan gaji dewan yang akan naik terus. Kami disini tidak ingin menjadi kaya raya bergaji tinggi seperti kalian, tapi paling tidak, perhatikanlah nasib kami, yang uang utk kebutuhan makan, listrik, air, pajak, bensin kendaraan, dan belum yang lain-lainnya masih tidaklah cukup. Bahkan masih sangat-sangat kurang.

Terima kasih utk semua pembaca. Maafkan aku kalau aku bercerita terus terang disini akan kalian anggap Kurang Ajar. Aku hanya ingin menyalurkan aspirasi hati ini kepada Pemerintah Indonesia.